Ganjar Minta Jangan Ada Politisasi Bansos Jelang Pemilu 2024
Politisasi Bansos – Ganjar Pranowo, meminta agar tidak ada politisasi bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut disampaikan Ganjar saat meresmikan program internet gratis dan merata di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (29/12/2023).
“Bansos itu untuk rakyat, bukan untuk kepentingan politik. Jangan sampai ada politisasi dalam penyaluran bansos,” kata Ganjar.
Menurut Ganjar, politisasi bansos dapat menghambat penyaluran bansos secara tepat sasaran dan tepat waktu. Hal ini karena penyaluran bansos akan lebih diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang berpotensi mendukung calon tertentu.
“Bansos harus tepat sasaran dan tepat waktu. Jangan sampai ada yang tidak tepat sasaran atau tidak tepat waktu,” kata Ganjar.
Ganjar juga meminta masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran bansos. Jika ada indikasi penyalahgunaan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
“Masyarakat harus turut mengawasi penyaluran bansos. Jika ada indikasi penyalahgunaan, segera laporkan,” kata Ganjar.
Ganjar juga meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap penyalahgunaan bansos.
“Aparat penegak hukum harus menindak tegas setiap penyalahgunaan bansos,” kata Ganjar.
Politisasi bansos merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga agar penyaluran bansos tidak ada unsur politisasi.
Ganjar Pranowo menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan hak dari masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, penyaluran bansos harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Ganjar juga meminta masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran bansos. Jika ada indikasi penyalahgunaan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang.
“Masyarakat harus turut mengawasi penyaluran bansos. Jika ada indikasi penyalahgunaan, segera laporkan,” kata Ganjar.
Ganjar juga meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap penyalahgunaan bansos.
“Aparat penegak hukum harus menindak tegas setiap penyalahgunaan bansos,” kata Ganjar.
Politisasi bansos merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini dapat menghambat penyaluran bansos secara tepat sasaran dan tepat waktu.
Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk menjaga agar penyaluran bansos tidak ada unsur politisasi.
Baca Juga : Ganjar Minta Maaf Tak Janjikan Jabatan bagi Relawan Jika Menang Pilpres 2024
Upaya Mencegah Politisasi Bansos
Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah politisasi bansos:
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang penerima bansos, jumlah bansos yang diterima, dan tujuan pemberian bansos.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyaluran bansos. Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi penyaluran bansos dengan melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan kepada pihak yang berwenang.
- Meningkatkan penegakan hukum terhadap setiap penyalahgunaan bansos. Aparat penegak hukum harus menindak tegas setiap penyalahgunaan bansos, tanpa pandang bulu.
Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat mencegah politisasi bansos dan memastikan penyaluran bansos dilakukan secara tepat sasaran dan tepat waktu.
