Ganjar: Bansos untuk Rakyat, Bukan untuk Kampanye
Bansos untuk Rakyat – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta pembagian bantuan sosial (bansos) tidak dipolitisasi saat masa kampanye. Ia menilai bansos merupakan hak masyarakat yang harus diberikan secara adil dan transparan, tanpa memandang pilihan politik, (2/1/2024).
Ganjar mengatakan, politisasi bansos dapat merugikan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Ia juga khawatir politisasi bansos dapat menimbulkan perselisihan antar masyarakat.
Ganjar menegaskan, ia akan melanjutkan program bansos untuk rakyat yang sudah berjalan, jika terpilih menjadi presiden. Namun, ia akan memperbaiki sistem penyaluran bansos untuk rakyat agar lebih tepat sasaran dan transparan.
“Bansos itu hak masyarakat, bukan hak pemerintah,” kata Ganjar. “Jadi, jangan dipolitisasi.”
Baca Juga : Ganjar Tawarkan Solusi Modernisasi Alutsista Tanpa Beban APBN
TPN Pastikan Ganjar-Mahfud Lanjutkan Bansos Untuk Rakyat, Tapi Tolak Politisasi Penyaluran
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo memastikan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan. Hal ini disampaikan oleh Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers, (2/1/2024).
Todung mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud mendukung program bansos untuk rakyat, tetapi menolak politisasi penyaluran bansos untuk rakyat. Ia menegaskan, bansos merupakan hak masyarakat yang harus diberikan secara adil dan transparan, tanpa memandang pilihan politik.
“TPN Ganjar-Mahfud tidak pernah terpikir untuk mengusulkan penundaan penyaluran bansos sampai setelah Pemilu. Kami akan memastikan bansos tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak,” kata Todung.
Todung menambahkan, TPN Ganjar-Mahfud juga berencana untuk meluncurkan program kartu sakti yang akan mengintegrasikan berbagai jenis bansos dalam satu kartu. Hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses bansos dan meningkatkan efektivitas penyaluran bansos.
Politisasi Bansos
Politisasi bansos praktik penggunaan bansos untuk kepentingan politik tertentu. Praktik ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan mencantumkan logo atau atribut partai politik dalam pembagian bansos untuk rakyat, atau dengan menggunakan bansos untuk rakyat untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih calon tertentu.
Politisasi bansos untuk rakyat dapat merugikan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan. Hal ini karena bansos dapat menjadi instrumen untuk mendulang suara, sehingga penyalurannya tidak lagi didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan pada kepentingan politik.
Politisasi bansos untuk rakyat juga dapat menimbulkan perselisihan antar masyarakat. Hal ini karena masyarakat dapat merasa bahwa mereka dimanipulasi untuk memilih calon tertentu.
Baca Juga : Ganjar Yakin MNC Group Menyiarkan Debat Capres Secara Transparan
Ganjar Pranowo Menolak Politisasi Bansos
Ganjar Pranowo salah satu calon presiden yang menolak politisasi bansos. Ia menilai bansos merupakan hak masyarakat yang harus diberikan secara adil dan transparan, tanpa memandang pilihan politik.
Ganjar menegaskan, ia akan melanjutkan program bansos yang sudah berjalan, jika terpilih menjadi presiden. Namun, ia akan memperbaiki sistem penyaluran bansos untuk rakyat agar lebih tepat sasaran dan transparan.
Upaya Pencegahan Politisasi Bansos
Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah politisasi bansos untuk rakyat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak mereka untuk menerima bansos secara adil dan transparan.
- Meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bansos.
- Menegakkan hukum terhadap pelaku politisasi bansos.
Kesimpulan
Politisasi bansos praktik yang merugikan masyarakat dan dapat merusak demokrasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah praktik ini.
