TPN Ganjar Mahfud Minta Jokowi Netralitas di Pilpres 2024

TPN Ganjar Mahfud – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bersikap netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Usman M Tokan alias Donnie.

Donnie mengatakan bahwa netralitas Jokowi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Ia juga mengingatkan bahwa Jokowi adalah seorang negarawan yang telah berpengalaman dalam memimpin Indonesia selama dua periode.

Beliau telah menyatakan bahwa sikapnya untuk netral dalam Pilpres 2024. Kami juga yakin beliau akan tetap terus menjaga netralitas tersebut.

Donnie menambahkan bahwa TPN Ganjar Mahfud telah menyampaikan pesan tersebut kepada Jokowi secara langsung. Ia berharap Jokowi dapat mendengar aspirasi dari masyarakat dan menjaga netralitas dalam Pilpres 2024.

“Kami juga telah menyampaikan bahwa pesan tersebut kepada Pak Jokowi secara langsung. Kami berharap beliau dapat mendengar aspirasi dari masyarakat dan menjaga netralitas dalam Pilpres 2024,” kata Donnie.

Permintaan netralitas Jokowi dari TPN Ganjar Mahfud ini merupakan respons atas adanya dugaan keterlibatan pemerintah dalam pencopotan baliho pasangan Ganjar-Mahfud di sejumlah daerah. TPN Ganjar Mahfud menilai bahwa pencopotan baliho tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam Pilpres 2024.

Jokowi sendiri telah menyatakan sikapnya untuk netral dalam Pilpres 2024. Pak Jokowi telah berulang kali menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga netralitas dalam demokrasi di Indonesia.

TPN Ganjar Mahfud & Anies Beri Pesan Masyarakat agar Jokowi Netral

Anies Baswedan menyampaikan pesan dari masyarakat agar Presiden Joko Widodo bersikap netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pesan tersebut disampaikan Anies saat dirinya bersama dua kandidat calon presiden lainnya yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sama-sama diundang makan siang bersama di Istana Merdeka Jakarta, Senin (30/10/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Anies mengatakan bahwa ia sering bertemu dengan masyarakat dari berbagai daerah yang meminta Jokowi untuk menjaga netralitas dalam Pilpres 2024. Masyarakat khawatir bahwa jika Jokowi tidak netral, maka hal tersebut akan mengganggu proses demokrasi di Indonesia.

Jokowi menanggapi pesan tersebut dengan positif. Ia mengatakan bahwa pemerintah akan menjaga netralitas dalam Pilpres 2024. Pak Jokowi akan mengumpulkan seluruh pejabat, baik dari pemerintah pusat ataupun daerah, untuk menegaskan bahwa pentingnya menjaga netralitas dalam Pilpres 2024.

Anies menyambut baik respons Jokowi. Ia percaya bahwa Jokowi akan menjaga netralitas dalam Pilpres 2024.

Pesan netralitas dari Anies Baswedan ini adalah langkah yang selalu positif. Hal ini menunjukkan bahwa Anies menyadari pentingnya netralitas dalam proses demokrasi. Anies juga menunjukkan bahwa ia peduli terhadap aspirasi masyarakat.

Namun, masih perlu dilihat apakah Jokowi akan benar-benar menjaga netralitas dalam Pilpres 2024. Hal ini akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk sikap pemerintah, partai politik, dan masyarakat.

Survei Charta Politika: 39,7% Publik Percaya di Putusan MK Jokowi Ikut Campur Tangan 

Menurut hasil survei Charta Politika yang sudah dirilis pada tanggal 6 November 2023, terkumpul sebanyak 39,7% publik percaya bahwa Presiden Jokowi ikut campur tangan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan batasan usia calon wakil presiden (cawapres).

Suvei telah dilakukan pada tanggal 26-31 Oktober 2023 dengan melibatkan 2.400 responden yang kini tersebar di seluruh Indonesia.

Hasi survei Charta Politika itu pun menunjukkan bahwa kepercayaan publik kepada campur tangan. Presiden Jokowi juga dalam putusan MK cukup tinggi. Dengan hal ini menjadi tantangan untuk Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas dalam Pilpres 2024.

Keputusan MK tersebut membatalkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur bahwa calon wakil presiden harus berusia minimal 35 tahun. Keputusan tersebut membuat putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu berusia 33 tahun, berpeluang untuk maju sebagai calon wakil presiden.

Namun, Jokowi telah membantah tuduhan bahwa ia turut campur tangan dalam putusan MK tersebut. Ia mengatakan bahwa pemerintah menghormati keputusan MK dan akan melaksanakannya.

Charta Politika: 49,3% Nilai Majunya Gibran sebagai Bentuk Politik Dinasti

Menurut hasil survei Charta Politika yang dirilis pada tanggal 12 November 2023, sebanyak 49,3% publik menilai majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk politik dinasti.

Survei Charta Politika tersebut dilakukan pada tanggal 8-11 November 2023 dengan melibatkan 2.400 responden yang telah tersebar di seluruh Indonesia.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas publik menilai majunya Gibran sebagai bentuk politik dinasti. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi Gibran untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Politik dinasti merupakan praktik politik yang menguntungkan anggota keluarga dari seorang politisi yang sudah berkuasa. Praktik ini dapat menjadi ancaman bagi demokrasi karena dapat membatasi kesempatan bagi orang-orang yang tidak berasal dari keluarga politisi untuk maju dalam politik.

Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kini menjabat sebagai Wali Kota Solo. Gibran telah menyatakan minatnya untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024.

Namun, majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden telah menuai kontroversi. Banyak pula pihak yang menilai bahwa Gibran belum juga memiliki pengalaman yang matang dan kualifikasi yang memadai untuk menjadi presiden. Selain itu juga majunya Gibran dinilai sebagai bentuk politik dinasti yang tidak demokratis.

Gibran telah membantah tuduhan bahwa ia maju sebagai calon presiden karena politik dinasti. Ia mengatakan bahwa ia maju karena ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia.